Bagian Persidangan

 

Bagian Perundang-Undangan dan Persidangan

 

Bagian Perundang-Undangan dan Persidangan membawahi dua sub bagian:

1. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan

    Mempunyai tugas :

  • menyusun rencana kegiatan tahunan sub bagian kajian perundang-undangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan  untuk melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • merumuskan program operasional Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
  • merumuskan sasaran kegiatan pengawasan bidang Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
  • memverifikasi bahan penyusunan Naskah Akademik;
  • mengoordinasikan bahan analisis produk penyusunan Peraturan Daerah;
  • memverifikasi bahan penyusunan draf  Peraturan Daerah Inisiatif;
  • memverifikasi bahan pembahasan Peraturan Daerah;
  • mengoordinasikan pembahasan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan;
  • memverifikasi bahan dalam pelaksanaan penegakan Kode Etik DPRD;
  • mengevaluasi bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  • memverifikasi administrasi penyediaan Tenaga Ahli;
  • memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
  • memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  • menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  • menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
  • menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas.

 

2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah

    Mempunyai tugas:

  • menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bagian Persidangan Dan Risalah berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan  untuk melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • merumuskan program operasional Sub Bagian Persidangan Dan Risalah;
  • merumuskan sasaran kegiatan pengawasan bidang Sub Bagian Persidangan Dan Risalah;
  • memverifikasi risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
  • mengevaluasi bahan Daftar Inventaris Masalah (DIM);
  • mengevaluasi rumusan rapat-rapat dalam rangka pengawasan;
  • mengevaluasi bahan rapat-rapat internal DPRD;
  • mengoordinasikan program dan jadwal rapat dan sidang;
  • memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
  • memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  • menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  • menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Persidangan Dan Risalah  serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
  • menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas.