Raker PPDB, DPRD Klungkung Minta UPT dan Disdikpora Koordinasi ke Provinsi

SEMARAPURA, BALIPOST.com – Komisi III DPRD Klungkung menggelar Rapat Kerja (raker) dengan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017-2018 di Kantor DPRD Klungkung, Selasa (4/7). Raker ini dilaksanakan, mengingat banyak permasalahan yang muncul saat PPDB khususnya tingkat pelajar SMA/SMK.
 
Dalam raker dihadiri Ketua Komisi III Luh Ayu Ningrum, I Ketut Sukma Sucita, Sri Handayani, Luh Andriani, Wasan Supati, Sanga Nyoman, Putra Yasa, Wayan Juniarsa. Sementara dari Dinas Disdikopra dihadiri Sekretaris dan Kabid Disikpora.
 
Ketua Komisi III Luh Ayu Ningrum usai raker mengatakan, rapat kerja bersama dengan Disdikpora berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2017/2018. Pasalnya, dalam PPDB tahun ini, banyak terdapat permasalahan khususnya untuk tingkat SMA/SMK. Meskipun PPDB untuk tingkat pelajar SD dan SMP ada juga permasalahan yang dihadapi, hanya saja tidak seperti PPDB tingkat SMA/SMK. “Jadi yang lebih perlu mendapat perhatian yakni PPDB SMA/SMK. Mengingat tingkat SMA/SMK kewenangannya ada di provinsi,” ungkapnya.
 
Ningrum mengungkapkan, tahun ini banyak siswa yang tidak mendapat sekolah di mana mereka mendaftar. Termasuk, masih ada beberapa sekolah yang kuotanya tersisa, namun belum bisa dipenuhi. Hal ini terjadi, mengingat kurangnya sosialiasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan ke masyarakat.
 
Baca juga:  Pergub PPDB SMA/SMK Negeri, Calon Siswa Tercecer Harus Ditampung
Kata dia, PPDB tahun ini menggunakan empat jalur yakni jalur zonasi, prestasi, regular dan, jalur miskin. Jadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan, maka ada muncul banyak permasalahan dalam PPDB ini. Maka dari itu, kita di Komisi III menggelar raker ini dengan Disdikpora bisa mencari solusi dari persolana ini.
 
Berdasarkan Permendagri tahun 2017, sejatinya dapat mempermudah dalam PPDB. Hanya saja, mengingat pelaksanaan ini masih perlu mendapatkan evaluasi dan perlu penyempurnaan, maka pihaknya meminta Disdikpora Klungkung maupun UPT, supaya melakukan koordinasi dengan pihak provinsi terkait dengan permasalahan ini.
 
“Jadi kita akan melayangkan surat resmi ke provinsi terkait permaslahan-permasalahan ini. Karena wajar kita menyampaiakan aspirasi terhadap persolan yang kita hadapi di Klungkung. Untuk jalur miskin nanti kita akan minta tambahan kuota. Mengingat jumlah kuota yang diberikan sudah penuh. Sementara siswa miskin masih bnayak yang tidak mendapat sekolah, Semoga nantinya permasalhan ini bisa diatasi,” tandasnya.
 
Lebih lanjut dijelaskan, sampai saat ini masih ada tiga sekolah SMA di Klungkung masih ada kuota siswa yang belum terepenuhi. Tiga sekolah tersebut yakni SMA 1 Dawan, SMA 1 Banjarangkan, dan SMA 2 Klungkung. Sebab, ada siswa yang salah mendaftar, sehingga masih banyak ada kuota yang masih tersisa belum terpenuhi. (eka prananda/balipost)
 
Sumber : http://www.balipost.com