FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG SOROTI UPAH TENAGA KONTRAK

  • 26 November 2019
  • Oleh: Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung
  • Dibaca: 31 Pengunjung

Selasa 26/11, sesuai dengan Nota Pengantar Bupati Klungkung dalam pembahasan Ranperda APBD Induk Tahun Anggaran 2020 Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Klungkung berpendapat bahwa dalam Nota Pengantar tersebut ada beberapa permasalahan yang penting untuk dicermati dan harus mendapat perhatian, salah satunya menyinggung tentang penghasilan terhadap PNS, maka dari itu Fraksi-Fraksi DPRD kabupaten Klungkung berharap agar berkenan juga memperhatikan gaji/upah bagi tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Fraksi Nasdem bersama 2 Fraksi Lainnya yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Klungkung juga berpendapat, bahwa dengan ditetapkannya UMK Kabupaten Klungkung maka perlu juga mempertimbangkan inisiatif meningkatkan gaji/upah bagi tenaga kontrak sehingga kinerja mereka juga akan dapat berjalan maksimal dan juga berpotensi untuk menekan kemiskinan.

Pihaknya juga menambahkan terkait dengan nafkah atau pendapatan yang diterima oleh tenaga kontrak yang bertugas di Rumah Sakit Pratama Nusa Penida terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara tenaga kontrak provinsi dengan tenaga kontrak kabupaten, sedangkan beban kerja yang mereka ambil sama hal ini kemungkinan dapat memicu terjadinya permasalahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Disamping permasalahan tersebut, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Klungkung berpendapat Bahwa masih banyak keluhan masyrakat terkait palayanan air minum masih belum maksimal terbukti masih banyaknya keluhan masyarakat, serta dirasa tidak ada solusi yang bersifat permanen dalam mengatasinya untuk itu pihaknya berharap agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan pada tahun anggaran 2020 nanti.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Klungkung berpendapat bahwa dalam Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2020 ditemukan 10 masalah utama tentang pendapatan daerah. Sebagian besar dari 10 masalah ini muncul tiap tahun. Itu artinya permasalahan tersebut belum mampu untuk diatasi, seperti belum optimalnya perusahaan daerah, belum terampilnya sumber daya manusia dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.


  • 26 November 2019
  • Oleh: Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung
  • Dibaca: 31 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

Instagram Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Klungkung